“Konsep Pangan dan Agribisnis”

PRAKTIKUM MK. AGRIBISNIS PANGAN “Konsep Pangan dan Agribisnis” Oleh : Aprinia Solikhatun Nisa (H34100079), M. Fadholi (H34100125), Naritha Ayudya R (H34100163), Made Rai Lintang K (H34100119), Septiany Fazrin (H34100160) Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor 2011 Nilai Dosen Praktikum : Amzul Arifin Hari / Tanggal :Rabu, 7 agustus 2011 Praktikum :ke-2 (Konsep Pangan dan Agribisnis) Ruang :RK.X.032 PENDAHULUAN Latar Belakang Masyarakat mandiri dan berdaulat, merupakan cita-cita bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala. Mulai dari kebutuhan pangan pokok seperti beras hingga pangan komoditas lauk pauk, selalu diusahakan oleh pemerintah agar dapat berdaulat. Tidak hanya itu. Menjadi negara pengekspor komoditi bahan pangan pokok terbesar pun telah menjadi cita-cita kita sejak jaman dahulu kala. Tak semudah itu cita-cita bangsa kita tercapai. Negara kita masih memiliki masalah utama yang belum bisa dipecahkan, yaitu pertambahan kebutuhan pangan masih belum sebanding dengan pertumbuhan penyedianya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, sedikit diantaranya yang mengusahakan pertanian. Hal inilah yang membuat sebuah kebijakan pemerintah sangat besar peranannya dalam mempertahankan ketahanan pangan bangsa. Tujuan Penulisan Makalah ini ditulis dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta kepedulian mahasiswa, mahasiswi, serta masyarakat umum yang telah membacanya terhadap ketahanan pangan Indonesia. Serta dengan sadar dapat turut serta dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung serta mengkaji kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan nasional. Manfaat Penulisan Menambah wawasan pembaca tentang kebijakan pemerintah di sektor ketahanan pangan nasional serta bagaimana menyikapi terhadap kebijakan pemerintah tersebut. PEMBAHASAN Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta kehidupan masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor pertanian juga di butuhkan dalam memajukan perekonomian Indonesia serta digunakan sebagai program utama pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selama kehidupan terus berlangsung maka kebutuhan akan pangan juga terus berlangsung. Untuk itu, diperlukan kebijakan ketahan pangan agar kebutuhan pangan dapat diolah dan diperoleh dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Penduduk Indonesia memiliki bahan pangan pokok, dimana sebagian besar dari penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Pendapat “Di Indonesia Pangan Identik dengan Beras” benar adanya, meski tak sepenuhnya benar karena di sebagian daerah di timur Indonesia masih ada masyarakat yang mengkonsumsi pangan selain beras. Pangan yang dimaksud seperti papeda (sagu) dan jagung. Tetapi selain daerah itu, di Indonesia hampir seluruh masyarakatnya mengkonsumsi beras sebagai pangan pokok. Penyebab besarnya konsumsi beras oleh penduduk Indonesia, diakibatkan pada jaman pemerintahan presiden Soeharto terjadi swasembada pangan sehingga persediaan pangan terutama beras melimpah sehingga saat itu juga presiden memutuskan agar rakyat Indonesia mengonsumsi nasi. Akibat dari kebijakan tersebut produksi padi semakin naik dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut masih kalah jika dibanding laju pertumbuhan penduduk yang selalu naik dengan cepat. Semakin lama hal itu tidak dapat dijangkau dengan baik oleh pemerintah karena ditambah dengan adanya pembangunan yang mengurangi lahan untuk becocok tanam, hingga tidak adanya lagi penerus yang mau terjun ke pertanian. Pelaksanaan swasembada beras memang berhasil tetapi hanya dalam selang 2 tahun Indonesia harus melakukan impor beras kembali karena hal tersebut. Harus diakui bahwa pembangunan yang bersifat hegemoni pada masa yang lampau telah meninggalkan banyak dampak negatif. Salah satu kebijakan yang telah menciptakan dampak kompleks adalah hegemoni dalam bidang pangan, yaitu menyeragamkan jenis makanan pokok rakyat dengan komoditi beras. Misi itu diimplementasikan saat produksi padi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Selain itu ada keyakinan yang besar bahwa usahatani padi masih mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Berbagai teknologi mulai dari benih, pupuk, pestisida hingga alsintan diteliti dan diintroduksikan ke pedesaan dengan tujuan agar petani bisa menangani proses produksi secara intensif. Pembangunan yang mempunyai ideologi identik dengan revolusi hijau diorientasikan pada tingkat pertumbuhan dengan landasan efisiensi. Asupan makanan yang diserap tubuh akan berdampak penting bagi Individu, keluarga, dan bangsa. Dampak tersebut berupa mencerdaskan penerus bangsa dengan kandungan yang ada dalam pangan yang dibutuhkan tubuh. Selain itu pangan sangat penting karena hal yang sangat dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas maupun melakukan apapun. Tak heran jika kebutuhan pangan merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun sebagai negara agraris, Indonesia masih mengimpor beras. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas pertanian lainnya seperti gula, dan daging sapi. Seperti yang diungkapkan di sebuah situs mengenai Indonesia akan hadapi masalah pangan, Siswono mengungkapkan, "Walau menurut hitungan tahun 2004 kita telah mampu swasembada beras, hingga sekarang Indonesia masih berstatus sebagai pengimpor beras.” Siswono juga mengatakan bahwa, ketergantungan impor pangan bangsa Indonesia terhadap negara lain sangat tinggi. Berbagai isu tentang masalah pangan di Indonesia semakin berkembang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh stakeholders masih belum dapat menyelesaikan isu tersebut. Berikut adalah tabel tentang masalah pangan yang ada di Indonesia serta upaya yang telah dilakukan oleh stakeholders. Masalah Pangan Upaya Stakeholders Ketersediaan pangan • Konversi lahan pertanian kepada kegiatan nonpertanian • Semakin langkanya ketersediaan sumberdaya air untuk pertanian • Iklim yang semakin tidak menentu  Melakukan perluasan tanam seperti di kotabaru, Kalimantan 26.600 hektar pada 2010 menjadi 27.000 hektar pada 2011. Meningkatkan produktivitas lahan dari kurang 2,5 ton per hektar untuk padi gogo menjadi diatas 2,5 ton per ha. Distribusi dan harga • Belum memadainya prasarana dan sarana distribusi yang berakibat memicu kenaikan harga dan dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan • Belum mampu menciptakan iklim pemasaran yang dapat memfasilitasi kestabilan harga dan efisiensi biaya • Banyak peraturan daerah yang menghambat arus distribusi pangan karena pelaksanaan otonomi daerah  Memfasilitasi masyarakat dengan sarana pengembangan agribisnis yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar sarana produksi, pemodalan, serta kerja sama kemitraan dengan lembaga usaha lain Konsumsi pangan • Beban penyediaan beras yang semakin bertambah akibat swasembada beras • Lambatnya pengembangan usaha penyediaan bahan pangan sumber protein • Teknologi pengolahan pangan lokal di masyarakat kurang berkembang dibanding teknologi produksi dan kurang dapat bersaing barang olahan impor. • Banyak masyarakat di daerah tertentu mengalami kerawanan pangan secara berulang pada musim paceklik  Peningkatan produksi dalam negeri. Kebijakan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan intensitas tanam.  Mengurangi konsumsi beras nasional, Besarnya ketergantunagan masyarakat terhadap beras dalam mencukupi kebutuhan karbohidrat dan besarnya rata-rata konsumsi beras perkapita/tahun, memberi peluang besar untuk memberlakukan kebijakan ini. Oleh karenanya, Agribisnis memiliki peran besar dalam mengatasi dan mengimplementasi kebijakan ketahanan pangan melalui strategi yang dimiliki konsep agribisnis. Dimana agribisnis merupakan sektor utama yang mampu menggerakan dan memenuhi pangan domestik dan nasional. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Strategi pembangunan sistem agribisnis yang bercirikan yakni berbasis pada pemberdayagunaan keragaman sumberdaya yang ada di setiap daerah (domestic resources based), akomodatif terhadap keragaman kualitas sumberdaya manusia yang kita miliki, tidak mengandalkan impor dan pinjaman luar negeri yang besar, berorientasi ekspor (selain memanfaatkan pasar domestik), diperkirakan mampu memecahkan sebagian besar permasalahan perekonomian yang ada. Selain itu, strategi pembangunan sistem agribisnis yang secara bertahap akan bergerak dari pembangunan yang mengandalkan sumberdaya alam dan SDM belum terampil (factor driven), kemudian beralih kepada pembangunan agribisnis yang digerakkan oleh barang-barang modal dan SDM lebih terampil (capital driven) dan kemudian beralih kepada pembangunan agribisnis yang digerakkan ilmu pengetahuan, teknologi dan SDM terampil (innovation-driven), diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing dan bersinergis dalam perekonomian dunia. PENUTUP Kesimpulan Kebutuhan pangan akan bertambah seiring bertambahnya penduduk. Untuk itu diperlukan kebijakan ketahanan pangan agar kebutuhan pangan dapat diolah dan diperoleh dengan baik. Kebijakan yang sesuai dengan ketahanan pangan Indonesia adalah kebijakan dan strategi agribisnis, dimana agribisnis merupakan sektor utama yang mampu menggerakkan dan memenuhi pangan domestik dan nasional. Kebijakan agrisbisnis memerhatikan seluruh sektor mulai dari hulu, on-farm, hilir, hingga sarana dan prasarana penunjang. Kebijakan yang tak sesuai menyebabkan dampak yang merugikan di masa mendatang, oleh karenanya diperlukan pengkajian dan partisipasi terhadap kebijakan pemerintah. Saran Agar kebijakan katahanan pangan menguntungkan bagi semua pihak diperlukan penyesuaian terhadap kondisi pangan di Indonesia. Peran stakeholders juga diperlukan dalam upaya penanganan masalah ketahanan pangan. DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2008. Potensi Agribisnis Indonesia. http://indoagribisnis.wordpress.com/2008/09/21/potensi-agribisnis-indonesia/ [2 September 2011]