Dilematisnya Kenaikan BBM Bersubsidi Masih Adakah Jalan Lain?

Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 2012 Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012 mendatang menuai banyak kritik. Mulai dari anggota dewan, mahasiswa, dan juga masyarakat luas. Namun, tak sedikit pula, kebanyakan kalangan akademisi, yang menganggap bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini dinilai wajar dan harus dilakukan. Sebenarnya, alasan pemerintah sendiri, lewat penuturan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari Presiden SBY, ialah karena harga minyak dunia yang terus meroket sehingga membuat pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Memang merupakan kebijakan yang pahit dan terpaksa karena untuk menjaga kesehatan APBN dan stabilitas sosial imbuhnya. Dampak yang ditimbulkan pasca kenaikan BBM tentunya akan cukup serius. Perekonomian Indonesia secara makro akan cukup terimbas dengan perkiraan kenaikan angka inflasi, yang pada Februari 2012 mencapai 3,56 persen menjadi sekitar 6,8 persen menurut Bambang Brodjonegoro, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Sementara, opsi laju inflasi tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 5,3% atau sama dengan asumsi dalam APBN 2012. Otomatis dengan kenaikan tingkat inflasi ini maka daya beli masyarakat cenderung menurun akibat harga-harga kebutuhan pokok maupun transportasi ikut naik. Masalahnya, sejauh ini penduduk miskin Indonesia berjumlah sekitar 31 juta jiwa jika menggunakan garis kemiskinan BPS (Rp 211.726 per bulan). Apabila menggunakan indikator kemiskinan absolut Bank Dunia yang besarnya 1 dollar AS per hari tentu jumlahnya akan membengkak. Terbayang bukan seberapa besar akibat yang akan ditimbulkan oleh kenaikan BBM ini. Di sisi lain, perlu diingat harga minyak dunia sekarang sulit diprediksi. Diperparah dengan sanksi AS kepada Iran terkait pengembangan nuklir membuat Iran harus mengurangi jatah ekspornya di pasar dunia dari 400.000 barel menjadi 300.000 barel per hari. Hal ini tentu akan semakin melambungkan harga minyak yang beberapa hari lalu sempat mencapai rekor tertingginya. Akibatnya, posisi pemerintah dalam keadaan yang sungguh dilematis, di satu sisi harus “menyelamatkan” rakyat dengan tetap menyubsidi BBM sementara di sisi lain keadaan APBN terus tertekan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa sekarang bukanlah momentum yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Padahal, melihat keadaan di atas kertas, jika ditunda pada 2013, dimana suhu politik akan semakin panas menjelang pemilu, dampak inflasi yang ditimbulkannya bisa saja lebih besar. Seperti pada 2008 ketika telah terjadi kenaikan BBM, level inflasi tahunan mencapai 11,06 persen. Pilihannya adalah apabila kenaikan ini katakanlah dibatalkan atau ditunda, pemerintah hendaknya menyiapkan dengan sangat baik infrastruktur untuk konversi BBM ke gas (BBG) dan mengaktifkan kembali SPBG karena masih sedikit sekali SPBG yang aktif. Regulasi yang tegas tentang siapa yang sebetulnya berhak menikmati BBM bersubsidi perlu dikaji lebih dalam hingga menemukan titik terang. Di lain pihak, pemerintah juga secepatnya perlu membereskan liberalisasi eksplorasi migas yang selama ini merugikan bangsa dengan potensi kehilangan triliunan rupiah. Pemerintah, menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta, perlu mengembangkan program infrastruktur sehingga masyarakat punya pendapatan yang lebih besar jika pada suatu saat nanti proses penyesuaian kenaikan harga, masyarakat lebih siap. Yang penting tingkatkan dahulu daya beli masyarakat baru menaikan harga barang. Jika memang akan mengonversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG), maka perlunya penambahan SPBG yang selama ini hanya ada tujuh SPBG namun yang aktif hanya empat. Namun, jika pada akhirnya BBM bersubsidi terpaksa harus dinaikkan, di luar pro kontra yang ada, banyak kalangan terutama dari akademisi menilai akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Ekonom senior UBS ASEAN Edward Teather sepakat akan terjadi beban inflasi untuk jangka pendek. Tetapi ke depannya, alokasi anggaran subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang merupakan belanja modal untuk jangka panjang. Pasalnya, UBS menilai saat ini perekonomian Indonesia sedang stabil dan cukup kuat. Solusi yang bisa ditawarkan pasca kenaikan nantinya bukanlah bantuan langsung masyarakat (BLSM) seperti yang selama ini disebutkan oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Sebab, penyelesaian semacam itu hanyalah bantuan konsumtif semata dan tergolong politik pencitraan yang seakan-akan mendewakan pemerintah. Meskipun, harapannya setelah 9 bulan pemberian BLSM masyarakat akan mandiri namun tetap saja belum mendorong ekonomi produktif masyarakat. Bantuan semacam itu sering menemui kendala pada level elit birokrasi di daerah-daerah. Baik ketika sosialisasinya hingga program kompensasinya tidak tepat sasaran dan tepat waktu serta diselewengkan. Untuk itu, perlu diberikan solusi yang lebih konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat, utamanya mereka yang bergerak di sektor UMKM. Pada satu kondisi ekonomi dan harga minyak dunia dalam keadaan baik, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali dan menurunkan harga BBM bersubsidi, meskipun peluangnya cukup kecil. Tidak seharusnya juga para elit politik melakukan politisasi terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, APBN Perubahan yang sekarang sedang digodok di DPR adalah sebuah keputusan bersama yang untung ruginya telah diperhitungkan secara matang. Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalangan umum, mahasiswa khususnya, yang kebanyakan masih melihat dari satu sisi saja. “Memang tidak akan ada skema yang bebas komplikasi ketika diimplementasikan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan risiko dampak kerusakan. Kenaikan harga minyak dunia, sebagaimana krisis ekonomi di zona euro, merupakan sebuah keniscayaan, di mana kita tidak bisa melarikan diri. Kenaikan harga BBM bersubsidi pasti menyakitkan. Namun, bukan hanya kita yang menderita karena ini praktis sudah menjadi ”musuh bersama” di seluruh dunia—kecuali negara eksportir minyak. Pemahaman ini harus terus dikampanyekan pemerintah agar dapat mengurangi beban psikologis masyarakat.” A. Tony Prasetiantono - Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, Yogyakarta